Pohuwato, — Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Fraksi Gerindra, Dapil VI Boalemo–Pohuwato, Limonu Hippy, melaksanakan kegiatan Reses masa persidangan ketiga tahun 2025 di Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Senin (1/7/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur OPD di lingkungan Sekretariat Daerah Tingkat Provinsi Gorontalo, antara lain Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Camat Duhiadaa, Unsur Pemerintah Desa Mootilango dan masyarakat dari berbagai elemen.
Reses sebagai Sarana Aspirasi Masyarakat
Dalam sesi dialog terbuka bersama warga, beragam aspirasi dan usulan mengemuka. Warga menyampaikan kebutuhan akan pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), Realisasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM), bantuan benih padi dan jagung berkualitas, Beasiswa Bagi SMA/SMK, S1 dan S2, serta penanganan dan pengerukan sedimentasi di sejumlah saluran irigasi pertanian.
Kegiatan reses ini menjadi kesempatan berharga bagi masyarakat untuk menuangkan segala kebutuhan yang mereka rasakan. Dari pengadaan alsintan hingga masalah sedimentasi saluran irigasi, semua merupakan bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan yang lebih baik. Komunikasi yang terbuka ini ternyata cukup efektif dalam menyempurnakan hubungan antara wakil rakyat dan konstituennya.
Menjawab Tantangan Masyarakat dengan Sinergi
Menanggapi hal tersebut, Limonu Hippy menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan yang dirasakan secara langsung. Ia menegaskan bahwa semua aspirasi tersebut akan dibawa ke meja pembahasan DPRD untuk tindakan lanjut bersama instansi terkait.
“Semua usulan masyarakat, seperti alsintan, bibit unggul, serta dukungan terhadap UMKM dan IKM, merupakan hal penting yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa. Ini akan menjadi fokus saya untuk dibahas di tingkat provinsi bersama mitra kerja,” ujar Limonu Hippy.
Terkait permasalahan sedimentasi yang menjadi keluhan utama warga di beberapa titik irigasi, Limonu menjelaskan bahwa persoalan ini berada pada lintas kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Penanganan sedimentasi tidak bisa ditangani secara sepihak, dan kolaborasi antara kedua pemerintah sangatlah penting.
“Yang perlu dipahami adalah bahwa tidak semua saluran irigasi menjadi tanggung jawab provinsi. Ada yang menjadi wewenang kabupaten dan ada pula yang menjadi kewenangan provinsi, sehingga pengerukan atau pemeliharaan saluran tergantung pada kewenangan tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa peran dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air sangat penting untuk memastikan penanganan sedimentasi dilakukan secara tepat dan terkoordinasi. Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan kondisi saluran irigasi karena berdampak langsung pada produktivitas pertanian warga.
“Saya akan dorong agar ada sinergi antara kabupaten dan provinsi dalam menyelesaikan masalah sedimentasi ini. Kita tidak bisa biarkan saluran irigasi tersumbat karena ini menyangkut ketahanan pangan masyarakat,” tegas Limonu.
Lebih lanjut, usulan penguatan UMKM dan IKM juga mendapat perhatian serius dari legislator tersebut. Menurutnya, sektor ekonomi masyarakat harus diperkuat dari hulu hingga hilir, baik melalui pelatihan, bantuan permodalan, maupun akses pemasaran produk lokal.
Kegiatan reses tersebut berlangsung kondusif dan menjadi wadah penting dalam menjembatani komunikasi langsung antara masyarakat dan wakil rakyat. Limonu berharap, melalui reses ini, pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar berangkat dari kebutuhan riil masyarakat.
