GORONTALO – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA tahun ajaran 2025/2026 telah menjadi sorotan publik karena mempertanyakan keefektifan kebijakan zonasi. Laporan masyarakat mengindikasikan bahwa sistem ini malah menyulitkan siswa untuk mengakses sekolah yang terdekat. Hal ini mendorong DPRD Provinsi Gorontalo untuk menggelar rapat lintas komisi guna mencari solusi dari masalah ini.
Pada Jumat, 4 Juli 2025, di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo, pertemuan yang melibatkan Komisi I dan Komisi IV berlangsung dengan tujuan mendalami isu ini lebih lanjut. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Sulyanto Pateda, dihadiri oleh mayoritas anggota dari kedua komisi yang secara langsung berurusan dengan kebijakan publik dan pendidikan.
Sistem Zonasi dan Dampaknya pada Siswa
Salah satu masalah utama yang diangkat dalam rapat adalah bagaimana siswa yang tinggal dekat dengan sekolah justru tidak terpilih dalam kuota penerimaan. Ini menunjukkan bahwa sistem zonasi yang ditetapkan berbasis dokumen domisili administratif tidak merefleksikan kondisi di lapangan. Beberapa anggota dewan menyatakan, “Banyak orang tua melaporkan bahwa anak mereka tidak diterima meski tinggal sangat dekat dengan sekolah. Ini bertentangan dengan esensi tujuan dari sistem zonasi.”
Selain persoalan akses, rendahnya sosialisasi mengenai prosedur penerimaan juga mengemuka sebagai masalah serius. Banyak orang tua yang bingung mengenai jalur pendaftaran, yang terpecah menjadi beberapa kategori seperti zonasi, afirmasi, dan prestasi. DPRD menilai bahwa ada kegagalan dalam komunikasi kebijakan yang harus segera diatasi agar orang tua dan siswa tidak merasa terputus dari informasi yang penting.
Rekomendasi Kebijakan dan Langkah ke Depan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo berperan sebagai mitra dalam rapat, dengan menyampaikan penjelasan tentang teknis pelaksanaan SPMB serta tantangan yang dialami selama penerimaan siswa baru. Namun, DPRD memerlukan revisi kebijakan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan realitas lokal. “Pendidikan seharusnya memudahkan akses, bukan justru menciptakan hambatan. Kami memerlukan kebijakan yang responsif bagi kebutuhan masyarakat,” kata Sulyanto Pateda dengan tegas.
Sebagai hasil dari rapat tersebut, beberapa rekomendasi mulai dirumuskan untuk diajukan kepada Pemerintah Provinsi. Evaluasi terhadap sistem zonasi, penyempurnaan mekanisme verifikasi domisili, serta peningkatan upaya sosialisasi adalah poin-poin penting yang disetujui. DPRD juga menegaskan komitmennya untuk mengawasi setiap langkah evaluasi hingga sistem SPMB benar-benar memberikan akses pendidikan yang adil, tanpa diwarnai diskriminasi administratif.
