Penurunan status RSUD Toto Kabila dari Tipe B ke Tipe C menjadi sorotan tajam banyak pihak. Hal ini dianggap tidak sekadar masalah administratif, melainkan merupakan indikator kemunduran sistemik dalam pelayanan kesehatan di wilayah Bone Bolango. Praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik, Jamal Usman, SH, menyatakan bahwa ini adalah pukulan terhadap martabat pelayanan kesehatan di daerah tersebut.
“Kita harus menyikapi hal ini dengan serius. Turunnya status RSUD Toto Kabila adalah alarm bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Bone Bolango,” ungkapnya. Kabar tersebut menjadi pertanda bahwa ada yang salah dalam pengelolaan kesehatan publik di daerah ini.
Status Rumah Sakit yang Terkikis
RSUD Toto Kabila, yang selama ini menjadi rumah sakit rujukan utama di Bone Bolango, menanggungkan status Tipe B yang menunjukkan standar pelayanan yang memadai. Hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan medis yang berkualitas, lengkap dengan tenaga medis khusus dan fasilitas penunjang yang memadai. Namun, dengan munculnya perubahan status menjadi Tipe C, dampaknya sangat terasa. Terbatasnya akses terhadap layanan spesialis dan berkurangnya daya saing antara fasilitas kesehatan di daerah ini menjadi komplikasi nyata yang harus dihadapi.
“Akibat penurunan status ini, masyarakat mengalami risiko yang lebih besar, termasuk meningkatnya biaya rujukan dan kurangnya rasa aman dalam mengakses layanan medis,” tambah Jamal. Ia menekankan bahwa kurangnya manajemen yang baik serta kualitas sumber daya manusia yang tidak terjaga menjadi faktor kunci dalam permasalahan ini.
Evaluasi dan Rekomendasi Strategis
Dengan adanya penurunan status RSUD Toto Kabila, penting bagi Pemerintah Daerah untuk menyikapi hal ini dengan tindakan konkret. Jamal mengemukakan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen rumah sakit perlu segera dilakukan, termasuk aspek akreditasi dan manajemen keuangan. Pemanggilan pihak-pihak terkait dalam forum resmi DPRD juga diperlukan untuk mendiskusikan langkah-langkah perbaikan yang jelas.
Lebih dari itu, Jamal juga memberikan tiga rekomendasi strategis yang dianggap perlu segera dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pertama, menyusun roadmap pemulihan status RSUD Toto Kabila kembali ke Tipe B dengan target waktu dan indikator kinerja yang jelas. Kedua, mendorong rekrutmen tenaga dokter spesialis yang kompeten serta redistribusi mereka berdasarkan kebutuhan daerah. Ketiga, perbaikan tata kelola keuangan rumah sakit untuk memastikan transparansi tarif dan penanganan piutang dengan tepat.
Jamal kemudian mengingatkan bahwa fokus pada pembangunan fisik saja tidaklah cukup. Sistem pelayanan publik yang baik juga harus diterapkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat akan kesehatan terpenuhi. “Kesehatan bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana sistem tersebut berjalan dengan baik,” tegasnya. Turunnya status rumah sakit ini menjadi sinyal bahwa perlu ada perubahan mendasar dalam birokrasi dan pelayanan publik agar pembuatan kebijakan lebih menyentuh kebutuhan rakyat.
Secara keseluruhan, penurunan status dan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Toto Kabila harus menjadi panggilan untuk perbaikan yang lebih tinggi. Kesehatan masyarakat adalah hak dasar setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan layanannya tetap maksimal. “Setiap penurunan kualitas harus disikapi dengan serius, karena ini tidak hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut amanah konstitusi,” tutupnya.
