JAKARTA, (KG) – Pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP) harus disesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal masyarakat. Penting untuk diingat bahwa pendekatan yang seragam justru dapat menjauhkan koperasi dari realitas yang ada di lapangan.
“Tema lokal sangat signifikan. Koperasi harus relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, tidak bisa disamaratakan,” ujar anggota Komisi VI DPR RI, saat berdiskusi dengan Menteri Koperasi dan UKM, menjelang Rapat Kerja Komisi VI dengan kementerian terkait.
Kepentingan Strategis Koperasi Lokal
Pemerintah menargetkan pembentukan 80 ribu KMP di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi desa dan sektor akar rumput. Program ini meliputi berbagai sektor, mulai dari distribusi gas subsidi hingga penyediaan bibit dan pupuk pertanian. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesesuaian antara program koperasi dengan kondisi lokal.
Rachmat Gobel mencontohkan, jika suatu desa dikenal sebagai penghasil kacang tanah, maka KMP di wilayah tersebut harus terintegrasi dalam pengembangan usaha kacang tanah, termasuk produk olahannya. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan terhadap potensi dan karakteristik lokal menjadi krusial dalam pengembangan koperasi.
Pentingnya Sinergi Antar Sektor
Dalam pengembangan KMP, dukungan lintas sektor sangat dibutuhkan. Ekosistem yang solid menjadi salah satu faktor kunci untuk keberhasilan koperasi. “Kementerian Koperasi tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan sinergi dengan kementerian lain, misalnya Kementerian PUPR terkait air bawah tanah. Tanpa dukungan ini, koperasi akan kesulitan untuk bertahan,” tegasnya.
Gobel mengaitkan gagasannya dengan pengalamannya di dunia usaha dan parlemen, di mana ia terlibat langsung dalam pembentukan koperasi—baik koperasi karyawan maupun koperasi petani. Ia tidak hanya membantu dari sisi permodalan, tetapi juga membangun ekosistem yang mendukung kelangsungan usaha. “Misalnya untuk koperasi petani, saya bantu tidak hanya dengan memberikan bibit dan pupuk, tetapi juga menyediakan bengkel traktor pertanian. Koperasi harus bisa menjadi solusi lengkap,” tuturnya.
Meskipun ia mengakui bahwa koperasi bukanlah model usaha yang mudah dijalankan. Perkembangannya sering kali lebih lambat dibandingkan swasta, namun koperasi memiliki dampak sosial yang sangat besar. “Pemerintah memang harus turun tangan, tetapi pendekatannya jangan top down. Harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, dan di situlah letak seninya,” tutupnya.
