Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang – Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang tengah melakukan penataan transportasi laut skala kecil di wilayah pesisir. Kegiatan ini mencakup sosialisasi tentang penetapan SK trayek, tarif penumpang, serta perlindungan asuransi yang ditujukan untuk kelompok penambang di Kelurahan Kampung Bugis.
Melibatkan kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk PT Jasa Raharja, para aparatur kelurahan, dan tiga kelompok penambang, kegiatan ini diadakan pada hari Kamis, 10 Juli 2025. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi laut yang lebih tertib, aman, legal, dan terlindungi secara asuransi.
Pentingnya Penataan Transportasi Laut untuk Keamanan dan Legalitas
Dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, Boby Wira Satria, melalui Kabid Pelayaran M. Tri Putranto menyebutkan bahwa penetapan trayek dan tarif resmi menjadi langkah awal untuk memberikan perlindungan hukum yang solid. Alasannya, dengan adanya aturan jelas, setiap operasional menjadi lebih terstruktur dan aman bagi penumpang serta penambang.
Data menunjukkan bahwa selama ini banyak aktivitas penambangan yang berlangsung tanpa legalitas yang jelas. Hal ini tentunya berpotensi menimbulkan masalah, baik dari sisi keselamatan maupun hukum. Dengan sosialisasi ini, harapannya dapat meningkatkan kesadaran para penambang tentang pentingnya memiliki jaminan keselamatan. Kegiatan ini sangat mendapat tanggapan positif dari para pengurus kelompok penambang. Mereka melihat penataan ini sebagai langkah maju yang akan meningkatkan keamanan serta kelangsungan mata pencaharian mereka.
Strategi Pemberian Perlindungan Asuransi untuk Penambang dan Penumpang
Kepala Perwakilan PT Jasa Raharja Tanjungpinang menjelaskan tentang kesiapan mereka untuk memberikan perlindungan asuransi kepada penumpang dan penambang yang kemungkinan mengalami kecelakaan. Perlindungan ini tidak hanya untuk melindungi keselamatan fisik, tetapi juga memberikan rasa aman dari segi finansial. Asuransi yang ditawarkan mencakup santunan untuk korban luka-luka, cacat tetap, dan santunan kematian.
Namun, untuk mendapatkan perlindungan ini, penambang dan penumpang harus terdaftar secara resmi dan mematuhi ketentuan yang ada. Pentingnya memiliki legalitas dalam operasional diharuskan untuk menjamin bahwa setiap pihak memiliki tanggung jawab hukum. Dalam pertemuan ini, ada beberapa poin penting yang berhasil disusun, mulai dari penyusunan SK Kelompok penambang hingga pembentukan MoU antara kelompok penambang dan PT Jasa Raharja.
Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, sehingga transportasi laut di wilayah pesisir dapat berjalan lebih aman dan teratur. Dengan demikian, semua pihak yang terlibat akan merasakan manfaat dari sistem yang lebih baik ini. Melalui pembentukan regulasi yang jelas, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih baik dan aman bagi penambang dan penumpang, serta kelangsungan usaha yang lebih stabil.
Dengan langkah-langkah yang tegas dan terencana, diharapkan masyarakat di kawasan pesisir akan merasakan dampak positif dari penataan ini. Hasil dari kegiatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan keamanan, tetapi juga sebagai fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi lokal dan keberlanjutan di masa depan. Ini adalah langkah kecil dengan efek yang besar bagi masa depan transportasi laut di kawasan ini.
