Kepri – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menekankan perlunya rencana aksi konkret untuk meningkatkan penerimaan negara, khususnya melalui optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor labuh jangkar di wilayah perairan Kepri.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi, Konsolidasi, dan Operasional Areal Labuh Jangkar di Ruang Rapat Marketing Center BP Batam, beberapa waktu lalu.
Pentingnya Optimalisasi Labuh Jangkar untuk PNBP
Kepri memiliki enam titik labuh jangkar utama seperti Tanjung Balai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, serta Terminal Batu Ampar dan Terminal Sekupang. Masing-masing titik ini menyimpan potensi besar yang jika dikelola dengan baik, dapat mendongkrak PNBP secara signifikan.
Data menunjukkan bahwa pengelolaan yang belum maksimal akan mengakibatkan potensi pendapatan yang hilang. Hal ini dikarenakan beberapa titik labuh jangkar dikelola oleh Kementerian Perhubungan, sementara yang lain oleh Pemerintah Provinsi melalui BUMD. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antarlekas sangatlah penting untuk memastikan bahwa semua potensi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Strategi Koordinasi Antarlembaga untuk Efisiensi Operasional
Wakil Gubernur menegaskan perlunya kolaborasi antara BP Batam, BUP PT Pelabuhan Kepri, dan instansi dalam unsur CIQP (Customs, Immigration, Quarantine, Port Authority). Hal ini penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memperkuat efisiensi operasional di semua titik labuh jangkar.
Selama forum tersebut, terungkap bahwa langkah-langkah operasional akan disepakati bersama, termasuk penunjukan PIC dari masing-masing instansi. Dengan adanya pendampingan hukum dari Kejaksaan, serta penyusunan SOP yang jelas, diharapkan proses pengelolaan titik labuh jangkar dapat berjalan dengan baik dan efektif.
Tim Ahli dan Penasehat Gubernur Kepri, Laksamana TNI (Purn) Marsetio, juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor maritim lainnya yang sejalan dengan optimalisasi labuh jangkar. Hal ini termasuk potensi Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Malaka dan Selat Singapura, yang jika dikelola dengan baik bisa memberikan kontribusi lebih terhadap pendapatan daerah.
Pengelolaan wilayah laut diharapkan sesuai dengan agenda strategis nasional di Kepri. Beberapa program seperti pengembangan Rempang Eco City, wisata maritim, dan pembangunan SMA Unggulan Garuda di Pulau Dompak juga menjadi bagian dari rencana besar ini. Dengan akselerasi lintas sektor, ekonomi Kepri diharapkan dapat terangkat semakin tinggi.
Secara keseluruhan, pengelolaan sektor labuh jangkar dan kolaborasi antarlembaga akan menjadi penggerak utama yang mengedepankan potensi ekonomi di Kepulauan Riau. Melalui penguatan fungsi dan peran dari setiap instansi yang terlibat, diharapkan keberhasilan dalam mengoptimalkan penerimaan negara dapat tercapai.
