KOMISI II DPRD Kalsel mengundang sejumlah mitra kerjanya untuk melakukan pembahasan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, Kamis, (31/07/25) sore.
KETUA Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi atau yang akrab disapa Paman Yani memimpin langsung pelaksanaan rapat tersebut. Dirinya mengatakan bahwa agenda pokok dari rapat ini yakni untuk mendengarkan program kerja dari para mitranya untuk tahun anggaran 2026.
“Penting diketahui oleh masyarakat, bahwa Komisi II hari ini fokus dengan orientasi kesejahteraan ekonomi rakyat dan daerah. Kita membahas tidak hanya secara global, tapi juga hingga ke item-itemnya. Memastikan program-program yang dianggarkan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Provinsi,” ujar Paman Yani.
Keberlanjutan Program Kerja
Dalam konteks ini, kolaborasi antara Komisi II dengan mitra kerja sangat penting. Beberapa instansi terkait hadir dalam rapat ini, termasuk Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Biro Perekonomian. Keberadaan mereka sebagai mitra kerja sebenarnya tidak hanya untuk memenuhi formalitas, tetapi juga untuk mengupayakan transparansi dalam setiap langkah kebijakan yang diambil.
Melakukan pertanyaan kritis, Paman Yani dan anggota Komisi II lainnya berupaya untuk memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran. Pada titik ini, ada sejumlah data dan insight penting yang perlu diperhatikan, mengingat anggaran yang efisien merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan. Makanya, dialog terbuka antara anggota DPRD dan mitra kerja perlu terus ditingkatkan, termasuk berbagi pengalaman tentang kebijakan yang sudah diuji di lapangan.
Strategi Menuju Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
Dalam rapat tersebut, fokus utama adalah membahas langkah-langkah strategis yang diambil oleh mitra kerja demi meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa strategi yang diusulkan meliputi perencanaan matang dan program yang jelas berdampak positif terhadap masyarakat. Hal ini sangat relevan mengingat tantangan-tantangan yang ada di lapangan, seperti ketidakpastian ekonomi dan kebutuhan warga yang semakin bervariasi.
Sebagai penutup, harapan Paman Yani adalah hasil dari pembahasan anggaran ini mampu menjadi acuan yang kuat untuk mengarahkan kebijakan publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif, serta perlunya komitmen yang kuat untuk menerapkan setiap poin yang telah disepakati. Kunci dari semua ini adalah kolaborasi yang harmonis untuk mencapai visi pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.
