PENGAMPUNAN yang diberikan Presiden Prabowo Subianto terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dan mantan Menteri Perdagangan yang juga ketua timses Anies Baswedan, Tom Trikasih Lembong, menjadi pukulan psikologis terhadap mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Pernyataan ini mengemuka dalam diskusi yang dipandu oleh Dr. Muhammad Uhaib As’ad, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Strategis (Puskaptis) Kalimantan Selatan. Keputusan ini memunculkan beragam spekulasi, mengingat kedua tokoh tersebut mewakili kekuatan politik yang selama ini menjadi rival Jokowi.
Dampak Pengampunan Terhadap Dinamika Politik
Uhaib mengungkapkan bahwa keputusan Prabowo ini memiliki dampak yang signifikan. Ia menyebut strategi politik saat ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang pengaruh dan kolaborasi antara para tokoh di dalamnya. Menurutnya, pengampunan ini dapat dilihat sebagai upaya Prabowo untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan PDIP, yang sebelumnya dikenal sebagai oposisi. Hal ini bisa jadi pertanda adanya pergeseran dalam strategi politik Partai PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.
Sebuah analisis menunjukkan bahwa langkah Prabowo bisa jadi merupakan respons terhadap tantangan yang dihadapi oleh jaringan oligarki pendukung Jokowi. Data menunjukkan bahwa hubungan antara politik dan hukum seringkali dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Uhaib menekankan bahwa tindakan hukum yang diambil terhadap Hasto dan Tom Lembong sebelumnya sering kali dipandang sebagai bentuk kriminalisasi yang diarahkan pada pihak-pihak yang berbeda pandangan politik. Hal ini mengarah pada pertanyaan: Apakah hukum benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan, atau hanya alat politik?
Konsekuensi dan Reaksi di Kalangan Politisi
Reaksi dari kalangan politisi terhadap keputusan ini cukup variatif. Banyak yang melihat ini sebagai strategi jangka panjang Prabowo untuk memperkuat posisinya di panggung politik nasional. Dengan mengakui dan memberi pengampunan kepada rival politik, Prabowo seakan mengisyaratkan bahwa ada peluang bagi kolaborasi dan dialog. Di sisi lain, ada pula yang memandang langkah ini sebagai pengkhianatan pada prinsip-prinsip demokrasi.
Di antara para pengamat politik, ada yang berpendapat bahwa pendekatan ini menunjukkan pergeseran ke arah politik yang lebih inklusif, di mana perbedaan pendapat malah dapat menjadi jembatan menuju kesepakatan. Namun, ada pula yang skeptis dan berargumen bahwa hal ini hanya akan memperburuk polarisasi yang sudah ada. Keputusan Prabowo ini seharusnya dijadikan peluang bagi semua pihak untuk merenung dan mengevaluasi sikap serta tindakannya ke depan.
Berdasarkan hasil survei, cukup banyak masyarakat yang mengapresiasi langkah pengampunan ini, meskipun ada juga yang merasa skeptis. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengingat pelajaran dari sejarah, di mana rekonsiliasi sering kali menjadi jalan untuk menghadirkan stabilitas politik. Apakah langkah ini akan berbuah manis atau justru memunculkan tantangan baru, hanya waktu yang bisa menjawab.
Menutup pembahasan, penting untuk memperhatikan apakah pengampunan ini membawa dampak positif untuk penyatuan atau hanya memperkuat polarisasi yang ada. Dalam politik, setiap langkah memiliki konsekuensi yang jauh lebih kompleks. Dan kini, bola berada di tangan para pemimpin dan rakyat untuk melangkah bersama ke arah perubahan yang lebih baik.
