Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, baru-baru ini menghadiri pembahasan terkait masalah transportasi online di Kota Batam. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Graha Kepri ini diadakan untuk menegakkan implementasi Surat Keputusan Gubernur Kepri yang mengatur tarif layanan angkutan sewa khusus dan ojek online.
Pertemuan ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan langkah penting dalam menyelaraskan aturan yang ada dengan praktik di lapangan. Apakah kita sudah mematuhi ketentuan yang ditetapkan? Pertanyaan ini mencuat di tengah banyaknya permasalahan terkait tarif dan operasional yang beredar di kalangan aplikator dan pengemudi.
Pentingnya Regulasi dalam Transportasi Online
Regulasi yang dihasilkan melalui SK Gubernur dan Peraturan Menteri Perhubungan menjadi acuan bagi semua pihak dalam menjalankan bisnis transportasi online. Dalam sambutannya, Wagub Nyanyang menekankan kewajiban setiap aplikator dan pengemudi untuk mematuhi ketentuan tersebut. Namun, seperti yang diungkapkan, masih terdapat aplikasi yang belum menyesuaikan tarif sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan yang efektif.
Sebagai contoh, banyak aplikator yang mengambil potongan lebih dari 30 persen dari pendapatan driver. Praktik semacam ini jelas merugikan pengemudi, mengingat upah yang diterima tidak sesuai dengan esfuerzo yang mereka keluarkan. Ini adalah isu yang harus segera diatasi agar keberlanjutan industri transportasi online dapat terjaga.
Strategi Pengawasan dan Penegakan Hukum
Pemerintah Provinsi Kepri juga menyadari adanya praktik tidak etis yang merugikan driver. Wagub Nyanyang menyoroti beberapa praktik yang dianggap cacat moral, seperti double order, di mana para aplikator mengizinkan dua penumpang dalam satu tarif. Ini jelas melanggar ketentuan dan menciptakan ketidakadilan bagi pengemudi yang seharusnya mendapatkan tarif yang layak. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kepatuhan, pemerintah memberikan tenggat waktu kepada aplikator untuk menyesuaikan tarif mereka.
Apabila tenggat waktu tersebut tidak dipatuhi, langkah tegas berupa pencabutan operasional aplikator akan diambil. Ini adalah langkah yang tegas namun diperlukan untuk menciptakan industri yang sehat dan berkelanjutan. Di sisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi juga mengingatkan bahwa pelanggaran yang berulang bisa berujung pada sanksi administratif dari pihak yang berwenang.
Sesuai dengan SK Gubernur yang telah ditetapkan, tarif untuk angkutan sewa khusus telah diatur dengan batas minimum dan maksimum yang jelas. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penghasilan pengemudi dan biaya yang dibebankan kepada penumpang. Jika semua pihak mematuhi regulasi ini, maka diharapkan akan tercipta kondisi yang saling menguntungkan.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari aplikator, komunitas driver online, dan pihak kepolisian. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk melakukan perbaikan di industri transportasi online di Kepri.
Melihat realitas yang ada, sudah saatnya semua pihak berkolaborasi demi terciptanya regulasi yang adil dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya akan menguntungkan pengemudi dan aplikasi, tetapi juga akan memberikan kenyamanan bagi para penumpang dalam perjalanan mereka. Kerjasama antara pemerintah, aplikator, dan pengemudi adalah kunci untuk mencapai tujuan ini.
