GEBRAKAN kembali dilakukan Presiden dalam upaya meningkatkan kemampuan personil TNI.
Menjelang HUT ke-80 RI, Presiden resmi menaikkan pangkat komandan tiga pasukan elit TNI, yakni Korps Marinir (TNI AL), Kopassus (TNI AD), dan Kopasgat (TNI AU).
Peningkatan Pangkat Komandan Pasukan Elit TNI
Tiga komandan dari tiga pasukan elit tersebut dinaikkan pangkatnya dari bintang dua menjadi bintang tiga. Keputusan ini diambil berdasarkan Perpres No. 84 Tahun 2025 yang ditandatangani di Jakarta pada 5 Agustus 2025. Perubahan ini juga mengubah sebutan “Komandan Jenderal” menjadi “Panglima” untuk ketiga satuan tersebut. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat struktur kepemimpinan dan komando di tubuh TNI.
Dengan dinaikkannya pangkat komandan pasukan elit, diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan semangat juang seluruh prajurit. Selain itu, keputusan ini juga dapat memperkuat daya gempur pasukan dalam melindungi kedaulatan negara. Panjangnya sejarah dan prestasi yang diraih oleh pasukan elit TNI menjadi bukti nyata akan kapasitas mereka dalam menjalankan tanggung jawab yang berat.
Strategi Peningkatan Efektivitas TNI
Sebagai bagian dari strategi yang lebih besar, Presiden juga mengaktifkan kembali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), yang kini dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat bintang tiga. Panglima Kohanudnas dijabat oleh Marsekal Madya, yang sebelumnya merupakan Wakil Kepala Staf TNI AU. Dengan penunjukan ini, diharapkan Kohanudnas dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga keamanan dan pertahanan udara nasional.
Di matra laut, perubahan signifikan juga terjadi, di mana Lantamal kini berganti nama menjadi Komando Daerah TNI AL (Kodaeral) dengan pimpinan berpangkat bintang dua. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan kerjasama antar satuan, memperkuat back-up operasional di lapangan. Sementara itu, beberapa jabatan pendukung Panglima di Mabes TNI mengalami penyesuaian, dan Badan Pembinaan Hukum TNI juga berganti nama menjadi Badan Pembinaan Hukum dan HAM TNI, menunjukkan perhatian pemerintah terhadap sisi hukum dan hak asasi manusia dalam operasional TNI.
Kombinasi dari berbagai langkah ini dinilai dapat memperkuat struktur komando dan efektivitas pasukan elit TNI dalam menjaga kedaulatan, keutuhan, dan kepentingan nasional. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan TNI dapat lebih responsif terhadap tantangan yang ada dan terus bersinergi dengan berbagai instansi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh rakyat.
