Investigasi terkait Proyek Revitalisasi Sungai Veteran di Kota Banjarmasin semakin memanas, terutama setelah pemeriksaan terhadap pegiat sosial dan lingkungan, Anang Rosadi Adenansi, oleh SUBDIT Tidak Pidana Tertentu Direktorat Kriminal Khusus (Tipidter Ditreskrimsus) Polda Kalsel, pada Senin (11/8/2025).
Pemeriksaan yang berlangsung selama 3,5 jam ini berfokus pada 12 pertanyaan seputar potensi penyimpangan dalam proyek tersebut, yang diindikasikan oleh tanda tanya besar mengenai pelaksanaan dan persetujuan di tingkat Pemkot. Anang mengungkapkan bahwa penghambat utama dalam proyek revitalisasi ini adalah pejabat-pejabat di Pemkot, termasuk eks Wali Kota
Masalah Dalam Proyek Revitalisasi Sungai
Dalam konteks pemeriksaan ini, Anang menyatakan bahwa ada kekurangan dalam kepemimpinan saat ini. “Pemerintah Kota Banjarmasin menunjukkan sikap yang lamban dan tidak proaktif dalam menyikapi proyek ini,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan Dewan dalam proses ini, menilai bahwa mereka kurang responsif terhadap bantuan yang datang dari pusat.
Berdasarkan percakapan dengan Anang, terkuak bahwa ada 12 poin pertanyaan yang mengarah pada pelanggaran undang-undang dan peraturan daerah. Anang menyoroti bahwa pelaksanaan pengerukan di area sungai belum memiliki izin resmi yang jelas, dan semua itu didasari oleh persetujuan Walikota setelah serangkaian uji publik yang dipertanyakan.
Implikasi Hukum dan Tindakan Selanjutnya
Anang mengajak pihak berwenang untuk lebih proaktif dalam memanggil pihak-pihak yang terlibat, termasuk Wali Kota sebelumnya dan DPRD Kota Banjarmasin, untuk memberikan keterangan lebih lanjut. “Harus ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas uji publik, dan bagaimana izin pelaksanaan bisa dikeluarkan dalam kondisi yang melanggar peraturan yang ada,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Anang juga mengingatkan bahwa Balai Wilayah Sungai (BWS) memiliki prosedur ketat terkait pelaksanaan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan tanpa izin dari pemerintah daerah setempat. Menurutnya, lambannya proses pembebasan lahan yang menjadi tupoksi Walikota telah menghambat proyek revitalisasi tersebut. Ia menilai bahwa kegagalan dalam menjalankan tugas ini sangat berpengaruh pada anggaran di masa mendatang.
“Saya ingin menekankan bahwa saya bukan penghambat pembangunan; sebaliknya, saya justru berupaya agar pembangunan berjalan lancar. Saya berharap Wali Kota dapat segera mempercepat proses pembebasan lahan untuk kelancaran proyek ini,” tuturnya.
Pihak media pun mencoba menghubungi penyidik Tipidter Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut mengenai situasi ini, tetapi hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban resmi yang diterima.
