DPRD Kabupaten Bintan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah (Perda), Senin (11/08) di Ruang Rapat Paripurna. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam rangka menyukseskan program pembangunan ini, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci. DPRD berperan aktif dalam menyusun RPJMD yang tidak hanya terfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini menandakan bahwa proses pembangunan harus dilakukan secara bersama-sama.
Pentingnya RPJMD untuk Masa Depan
Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan ini mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya landasan hukum yang jelas dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi pembangunan jangka menengah, yaitu Bintan Juara Menuju Masyarakat yang Maju, Berdaya Saing, Inovatif dan Sejahtera.
Visi tersebut dirinci dalam empat misi utama, yang meliputi pengembangan SDM unggul, penguatan daya saing ekonomi kepulauan, percepatan pemerataan infrastruktur berwawasan lingkungan, dan reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan implementasi yang tepat, visi dan misi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Bintan.
Strategi Pelaksanaan RPJMD
Dalam pelaksanaan RPJMD, penting untuk melakukan penyesuaian arah pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Dengan dilakukan sinergi ini, kontribusi Kabupaten Bintan terhadap target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan RPJMD Provinsi dapat terealisasi dengan maksimal. Setiap program yang direncanakan harus dilaksanakan secara konsisten, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, pemerintah daerah juga menginstruksikan agar Perda RPJMD yang baru disahkan segera disempurnakan sesuai hasil persetujuan bersama. Ini menunjukkan bahwa evaluasi dan tindak lanjut merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa segala rencana dapat terimplementasi dengan baik. Dalam proses pembangunan ini, pengawasan dan evaluasi dari berbagai pihak juga sangat diharapkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Penutup dari Rapat Paripurna ini adalah ajakan untuk seluruh komponen masyarakat agar bersatu dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Dengan semangat gotong-royong, kita dapat bersama-sama mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bintan demi masa depan yang lebih baik.
