Pemerintah kabupaten Pohuwato baru-baru ini mengumumkan langkah strategis dalam pengembangan koperasi di tingkat desa. Dialog mengenai percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih menjadi sorotan, di mana Wakil Bupati Iwan S. Adam ikut berpartisipasi dalam acara tersebut.
Kegiatan ini dipimpin oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Yandri Susanto, yang dilaksanakan di gedung Grand Sumberia, Kota Gorontalo. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri, Ahmad Riza Patria, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. Kehadiran para pejabat tinggi negara memberikan semangat baru bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi legalitas bagi koperasi di seluruh desa dan kelurahan.
Pentingnya Koperasi Merah Putih untuk Pembangunan Ekonomi Lokal
Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, mengungkapkan bahwa seluruh desa di Kabupaten Pohuwato telah berhasil membentuk koperasi Merah Putih. Ia menyatakan, “Pembentukan koperasi Merah Putih di Pohuwato sudah seratus persen. Kini tinggal mempercepat proses pengesahan badan hukum melalui notaris.” Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah lokal dalam mendukung gerakan koperasi yang berorientasi pada pembangunan ekonomi berbasis lokal.
Dalam dialog tersebut, Iwan menegaskan pentingnya akses legalitas bagi koperasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan adanya koperasi yang terdaftar, para anggota dapat lebih mudah mengakses modal, pelatihan, serta bimbingan dalam menjalankan usaha. Koperasi yang dibentuk tidak hanya menjadi wadah bagi anggota untuk berkumpul, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar.
Strategi Percepatan Pembangunan Koperasi di Pohuwato
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pohuwato, Ibrahim Kiraman, juga menyampaikan kebanggaannya atas keberhasilan pembentukan koperasi di daerahnya. “Kami fokus mempercepat penerbitan badan hukum. Targetnya, sebelum 1 Juli 2025 semuanya sudah tuntas,” tutur Ibrahim. Ia optimis bahwa dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan notaris, semua koperasi dapat segera memiliki status hukum yang jelas.
Lebih jauh, Ibrahim menjelaskan bahwa dari total koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk, 75 persen di antaranya telah melewati proses pengajuan badan hukum. Ini adalah sebuah pencapaian yang signifikan, mengingat pentingnya legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha secara formal. Selain itu, program koperasi Merah Putih merupakan bagian dari inisiatif pemerintah pusat untuk mendorong kemandirian ekonomi desa dan mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal.
Dialog yang diadakan juga memperlihatkan komitmen semua pemangku kepentingan untuk saling mendukung. Dengan adanya kerjasama yang erat, baik dari pemerintah, instansi terkait, maupun masyarakat, diharapkan koperasi yang terbentuk dapat lebih adaptif dan inovatif dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
