Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025, pada Jumat (20/6/2025).
KEGIATAN yang digelar di Grand Emerald Ballroom Hotel Fugo Banjarmasin ini, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas, tepat waktu, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional serta daerah.
Sosialisasi ini menghadirkan tiga narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Ir H Zulkipli Yadi Noor, M.Sc, yang juga bertindak sebagai narasumber dalam dua sesi utama.
Kegiatan ini diikuti oleh para kepala perangkat daerah, camat dari seluruh kecamatan di Barito Kuala, asisten, staf ahli, dan Tim Ahli Pemerintah Daerah.
Dalam keterangan setelah kegiatan, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola perencanaan daerah.
“Hari ini kita melaksanakan Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan menghadirkan tiga narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Fokus pembahasan mencakup tata kelola perencanaan, baik di tingkat kabupaten melalui RPJMD maupun di tingkat SKPD melalui Renstra,” ucapnya.
“Di akhir sesi, juga disampaikan materi mengenai inovasi daerah. Saya kira ini sangat bermanfaat dalam memperbaiki kualitas dokumen perencanaan kita. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan pelaksanaan pembangunan pun akan berjalan lebih baik,” lanjutnya.
Beliau juga menegaskan bahwa kualitas dokumen perencanaan, baik RPJMD maupun Renstra, akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang utuh serta komitmen dari seluruh perangkat daerah agar proses perencanaan benar-benar terarah dan berbasis pada kebutuhan serta potensi daerah.
Selain sosialisasi kebijakan teknis, kegiatan ini juga memuat sesi penguatan terhadap inovasi pembangunan daerah, yang menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui kegiatan ini, pemerintah setempat berharap seluruh jajaran perangkat daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga visioner, terukur, dan berdampak langsung bagi kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.(jejakrekam)
