Dalam dunia politik, integritas dan kejujuran merupakan aspek yang sangat krusial. Seiring dengan meningkatnya perhatian publik terhadap isu-isu etika, kini muncul kasus dugaan pemalsuan ijazah yang melibatkan sosok penting, yaitu Wakil Bupati Gorontalo Utara. Hal ini menandai sebuah titik kritis dalam perjalanan karier politiknya.
Kasus ini mencuat ketika kuasa hukum pelapor, Mashuri Dunggio, secara resmi melaporkan dugaan pemalsuan ijazah ke SPKT Polda Gorontalo. Ini bukan hanya sekadar kabar; ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap wakil rakyat memegang amanah dengan sebaik-baiknya. Masyarakat pun berhak mengetahui kebenaran di balik setiap klaim yang ada.
Dampak Pemalsuan Ijazah dalam Karier Politik
Pemalsuan ijazah bukanlah isu yang sepele, terutama bagi seorang pejabat publik. Dalam konteks karier politik, ijazah seringkali menjadi indikator kredibilitas dan kompetensi seseorang. Nurjanah Yusuf, sebagai Wakil Bupati Gorontalo Utara, diyakini telah menggunakan ijazahnya pada dua momen penting: pencalonannya untuk periode 2024–2029 serta untuk posisi legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten. Ini menunjukkan betapa krusialnya peran pendidikan dalam legitimasi publik.
Menurut data dari berbagai sumber, banyak kasus serupa di berbagai daerah telah menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Integritas pegawai negeri jelas terancam jika tindakan pemalsuan dianggap biasa. Masih relevankah kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan jika pihak-pihak tertentu berani bertindak melawan hukum? Rasa skeptis ini menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh setiap pemimpin.
Langkah Hukum dan Harapan Masyarakat
Laporan yang teregister dengan nomor LP/B/215/VI/2025/SPKT/POLDA GORONTALO ini menunjukkan bahwa sistem hukum masih berfungsi. Mashuri Dunggio dengan tegas menyatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk menginvestigasi lebih lanjut. Jika nantinya ditemukan keterlibatan pihak lain, hal ini bisa menambah kompleksitas kasus dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kepercayaan publik.
Secara hukum, pemalsuan dokumen diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP, yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara hingga 8 tahun. Dengan begitu, kasus ini bukan hanya soal individu, melainkan juga menyangkut sistem yang lebih luas. Masyarakat tentunya berharap agar aparat penegak hukum dapat bekerja dengan transparan dan adil dalam menangani kasus ini, guna memulihkan kepercayaan kepada pemerintahan yang seharusnya menjadi teladan. Kasus ini adalah pengingat akan pentingnya integritas pejabat publik yang seharusnya dipegang teguh dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
