Batam — Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, baru-baru ini meluncurkan kegiatan Sosialisasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Acara tersebut berlangsung di Ballroom Lantai 6 Harmoni One Hotel, Senin (25/8/2025).
Pentingnya penguatan PAD sebagai penopang pembangunan daerah menjadi fokus dalam sambutannya. Amsakar menyampaikan informasi menarik mengenai Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI di Surabaya yang berlangsung pada Maret 2025 lalu. Pada kesempatan itu, Batam dinyatakan sebagai salah satu dari sembilan daerah di Indonesia yang memiliki tingkat kemandirian fiskal tertinggi.
Optimalisasi Pendapatan Daerah Melalui Pajak Kendaraan
Kemandirian fiskal Batam terlihat jelas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan lebih dari 42 persen sumber pendanaan berasal dari PAD, Amsakar menjelaskan bahwa proyeksi APBD untuk tahun 2026 adalah sebesar Rp4,4 triliun. Dari jumlah ini, sekitar Rp2,4 triliun akan didukung oleh PAD. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Batam semakin kuat dalam hal keuangan.
Dalam konteks ini, Amsakar juga menyoroti dukungan dari seluruh aparatur pemerintah dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Masyarakat perlu memahami bahwa pajak yang mereka bayar akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan yang lebih baik. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan semua lapisan masyarakat dapat menyadari peran mereka dalam mendukung pembangunan wilayah.
Harapan dan Capaian Capaian Pajak Kendaraan
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, melaporkan bahwa penerimaan dari sektor PKB dan BBNKB sudah mencapai 74 persen pada saat ini. Dengan optimisme tinggi, ia mengungkapkan bahwa target akhir tahun bisa tercapai bahkan melebihi 100 persen jika kerjasama antara pemangku kepentingan terjalin dengan baik.
Amsakar menambahkan bahwa semakin kokoh PAD Batam, semakin luas pula ruang fiskal yang tersedia bagi pemerintah kota untuk menjalankan kebijakan strategis. Dukungan terhadap 15 program prioritas telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jika PAD kita kuat, akan semakin banyak kebijakan yang bisa dilaksanakan untuk masyarakat. Pembangunan pun dapat berjalan secara cepat, merata, dan berkesinambungan,” jelas Amsakar. Melalui kerja sama yang solid, diharapkan pencapaian PAD dapat mendukung tujuan-tujuan pembangunan yang lebih ambisius dan berkelanjutan.
