Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, menegaskan bahwa pihaknya sedang menanggapi beberapa isu strategis yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. Isu ini mencakup hasil verifikasi program pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan serta permasalahan banjir dan pengelolaan kawasan pesisir di sekitar suatu perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.
Kunjungan lapangan dilakukan oleh Komisi II yang berkolaborasi dengan Wakil Ketua DPRD, yang juga berfungsi sebagai koordinator komisi. Kunjungan ini dibagi menjadi dua tim, di mana satu tim fokus pada wilayah Kabupaten Gorontalo dan satu lainnya mengunjungi lokasi-lokasi yang menjadi perhatian terkait perusahaan tersebut.
Verifikasi Program Pokok Pikiran Anggota Dewan
Mikson menjelaskan bahwa tujuan dari kunjungan ini sangat jelas. Mereka ingin memeriksa secara langsung isu-isu yang berkaitan dengan hasil verifikasi pokir yang telah diajukan. Dalam hal ini, mereka memberikan perhatian khusus kepada dua dinas utama, yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan.
Kedua dinas ini sudah mengadakan verifikasi di lapangan, tetapi muncul kendala. Beberapa anggota DPRD belum melengkapi data yang diperlukan untuk melaksanakan program pokir mereka. “Kami sedang membahas mengenai apakah data yang belum lengkap itu akan tetap diproses atau dialihkan ke anggota yang sudah memenuhi persyaratan. Keputusan ini perlu dirumuskan bersama dan melibatkan dinas teknis untuk mendapatkan klarifikasi,” tambah Mikson, menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam pengambilan keputusan.
Pentingnya Program Koperasi dan Penanganan Isu Lingkungan
Tidak hanya soal pokir, Komisi II juga menyoroti program-program strategis mendatang, termasuk penguatan Koperasi Merah Putih agar dapat beroperasi lebih profesional dan memberikan dampak signifikan kepada masyarakat sekitar. Keberadaan koperasi diharapkan tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Mikson juga memberikan tanggapan terkait isu banjir yang terjadi di kawasan tertentu, yang menurut laporan warga, berdampak hingga ke pelabuhan. Meski mereka tidak sempat melakukan kunjungan langsung ke lokasi dalam waktu terbatas, mereka tetap melakukan tindak lanjut melalui komunikasi dengan warga dan analisis data satelit. Dari data yang disampaikan, terlihat bahwa alur sungai tidak mengalir ke kawasan industri, melainkan ke daerah yang memiliki topografi lebih rendah.
Dalam hal ini, Mikson menegaskan pentingnya membuka ruang klarifikasi dan tidak mengambil kesimpulan sepihak. Ia meminta agar data serta presentasi dari perusahaan disampaikan secara transparan, sehingga dapat diuji secara bersama-sama dan mendapatkan pemahaman yang lebih holistik.
Pemeliharaan Habitat Laut dan Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat
Komisi II juga tidak mengabaikan isu kerusakan habitat laut, khususnya yang berkaitan dengan habitat gurita. Kawasan perairan di sekitar industri diketahui menjadi tempat hidup gurita, yang merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat pesisir. “Isu ini sangat sensitif dan harus ditangani dengan hati-hati. Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil tindakan. Gurita adalah spesies yang dilindungi, dan kita harus melindungi mata pencaharian masyarakat,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa sebelum mengambil keputusan, perlu ada data yang kuat sebagai bukti. “Saya tidak mau berkomentar sembarangan, keputusan harus berdasarkan data yang akurat dan hasil diskusi,” tegasnya. Mikson juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait narasi yang berkembang tanpa didasari informasi yang komprehensif, sehingga ia merasa perlu melibatkan media untuk membantu menjelaskan kondisi di lapangan.
Ia menambahkan, sebagai wakil rakyat, dia merasa perlu bertindak berdasarkan prosedur dan fakta, meskipun berasal dari latar belakang rakyat biasa. “Sebagai orang desa, saya paham kondisi masyarakat, tetapi dalam posisi ini saya harus berbicara berdasarkan data dan melalui institusi resmi. Jika tidak, pendapat saya bisa dianggap subjektif. Saya juga mengundang media untuk melihat kondisi di lapangan dan memahami isu yang ada secara langsung,” tutupnya.
