AKSI unjuk rasa berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Jalan Lambung Mangkurat Senin (1/9/2025) siang.
MASA aksi dari berbagai lapisan elemen masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Kalsel Melawan ini tiba di Rumah Banjar (sebutan kantor DPRD Kalsel) sekitar pukul 13.00 waktu setempat.
Kurang dari satu jam, Jalan Lambung Mangkurat berubah jadi lautan massa. Situasi ini menggambarkan betapa pentingnya suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.
Reaksi Masyarakat Terhadap Kebijakan Publik
Setiap kebijakan pemerintah yang diambil harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, aksi unjuk rasa menjadi salah satu cara masyarakat untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka. Dalam konteks ini, aksi yang terjadi di Kalsel merupakan refleksi dari berbagai isu yang mendesak untuk diperhatikan. Dari kebijakan lingkungan hingga sosial, masyarakat menuntut agar suara mereka didengar dan diperhitungkan.
Situasi ini bisa dilihat dari besarnya jumlah massa yang hadir. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah jenuh dengan kebijakan-kebijakan yang tidak jelas dan mengabaikan hak-hak mereka. Mereka berharap para wakil rakyat dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, mendengarkan aspirasi sekaligus menuntut perubahan yang nyata.
Peran Penting Dialog Antara Masyarakat dan Pemerintah
Dialog antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam momen-momen seperti unjuk rasa, sangat penting. Pada hari itu, Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, bersama dengan beberapa anggotanya, datang menghampiri massa untuk mendengar langsung aspirasi mereka. Pertemuan ini menjadi titik awal untuk menciptakan komunikasi yang lebih baik antara kedua belah pihak. Perwakilan masyarakat menyuarakan harapan agar kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan segelintir orang.
Dari pernyataan Supian HK, tampak komitmennya untuk mendengarkan aspirasi rakyat. Ia bahkan menyatakan akan menolak kebijakan yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Ini menunjukkan bahwa pengambil keputusan di daerah setidaknya bisa peka terhadap aspirasi masyarakat. Dialog yang berlangsung menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan segala keresahan sekaligus harapan mereka terhadap kebijakan yang ada. Dengan adanya kesediaan untuk berbicara, diharapkan agar terjalin hubungan yang lebih harmonis.
Penting untuk menyebutkan bahwa keberanian suara rakyat juga harus didukung oleh tindakan nyata dari pemerintah. Kebijakan yang tidak pro-rakyat, seperti yang diajukan mengenai Pegunungan Meratus, patut dianalisis secara mendalam. Keputusan untuk mengubah status wilayah tersebut dapat membawa dampak besar bagi masyarakat lokal, dan suara penolakan yang nyaring perlu mendapatkan perhatian serius dari para pemimpin daerah.
