PENYIDIK Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penahanan terhadap seseorang yang dulunya merupakan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim. Penahanan ini dilakukan setelah penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook.
Penetapan tersangka ini diumumkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna. Dalam keterangan resmi yang disampaikan, ia menjelaskan bahwa hasil pendalaman keterangan saksi-saksi dan evaluasi terhadap alat bukti yang ada mengarah pada penetapan tersangka baru dengan inisial NAM.
Proses Penetapan Tersangka Dalam Kasus Korupsi
Dalam sebuah jumpa pers yang berlangsung di Kejagung, Jakarta Selatan, Anang mengungkapkan bahwa penetapan tersangka terhadap Nadiem Makarim dilakukan setelah serangkaian pemeriksaan dan evaluasi yang mendalam. Proses pengumpulan bukti ini menunjukkan adanya indikasi kuat yang mendukung penetapan tersebut.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem langsung ditahan dan dikenakan rompi tahanan berwarna pink, yang menandakan statusnya sebagai tahanan Kejaksaan. Penetapan ini terjadi pada 4 September 2025 setelah pemeriksaan terakhirnya, di mana Nadiem bersaksi mengenai pengadaan laptop yang menjadi polemik.
Klarifikasi dan Proses Pengadaan Laptop Chromebook
Nadiem Makarim menyampaikan bahwa pengadaan 1,1 juta unit Chromebook dilakukan dengan mematuhi semua regulasi yang berlaku. Dalam keterangannya, ia menekankan prinsip transparansi dalam setiap langkah pengadaan. Mekanisme pengadaan tersebut, menurutnya, dilakukan melalui e-katalog yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta melibatkan berbagai instansi seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jamdatun Kejagung, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Nadiem juga menjelaskan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi sekolah-sekolah dengan koneksi internet, yang berbeda dari program sebelumnya yang ditujukan untuk daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea, menyatakan bahwa harga satuan laptop yang dibeli bahkan lebih rendah dibandingkan harga yang tertera pada e-katalog LKPP. Ia juga menambahkan bahwa seluruh proses pengadaan telah diaudit oleh BPKP dan dianggap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan penjabaran ini, terlihat jelas bahwa terdapat berbagai proses dan pertimbangan yang dilalui sebelum pengadaan dilakukan. Meskipun Nadiem Makarim sebagai individu berada dalam posisi tersangka, sangat penting untuk melihat sisi lain dari pengadaan ini yang melibatkan banyak pihak dan proses.
Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya mencerminkan tantangan dalam proses pengadaan di sektor publik, tetapi juga bagaimana transparansi dan akuntabilitas memainkan peran vital dalam pengelolaan anggaran negara. Apapun hasilnya, dapat dipastikan bahwa hal ini akan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di masa mendatang.
