PURBAYA Yudhi Sadewa resmi ditunjuk sebagai Menteri Keuangan, menggantikan posisi sebelumnya yang dipegang oleh Sri Mulyani Indrawati.
Pelantikan Purbaya berlangsung bersamaan dengan sejumlah menteri dan wakil menteri lainnya oleh Presiden pada sore hari, Senin (8/9).
Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Dikenal sebagai ekonom dan insinyur asal Bogor, Jawa Barat, Purbaya memiliki latar belakang pendidikan yang sangat mengesankan.
Ia memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB), lalu melanjutkan pendidikan ke Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, untuk meraih gelar Master of Science (MSc) dan Doktor di bidang Ilmu Ekonomi.
Sebelum berkarier di pemerintahan, Purbaya memulai karirnya sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA dari 1989 hingga 1994.
Setelah itu, ia bergabung dengan Danareksa Research Institute sebagai Senior Economist dari Oktober 2000 hingga Juli 2005.
Kariernya terus berkembang dan ia menjadi Direktur Utama PT Danareksa Securities dari April 2006 hingga Oktober 2008.
Purbaya juga pernah menjabat sebagai Chief Economist di Danareksa Research Institute dari Juli 2005 sampai Maret 2013 dan sebagai Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) dari Maret 2013 hingga April 2015.
Pengalaman pemerintahannya dimulai saat ia bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Di sana, ia menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi dari tahun 2010 hingga 2014, serta sebagai Anggota Komite Ekonomi Nasional selama periode yang sama, di mana lembaga ini dipimpin oleh Chairul Tandjung.
Pada Maret 2015, Purbaya diangkat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, di bawah Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan, meski ia hanya bertugas hingga September 2015.
Setelah itu, pada November 2015, ia ditunjuk sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, jabatan yang diembannya hingga Juli 2016.
Jalan karirnya terus melanjutkan perkembangan positif ketika pada tahun 2016, ia kembali ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Peran Strategis dalam Pemerintahan
Purbaya menjadi Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus atau lebih dikenal sebagai “Pokja IV” yang dibentuk untuk menangani isu-isu strategis di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dari Juni 2016 hingga 2020.
Jabatan ini menunjukkan kepercayaan pemerintah akan kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai masalah terkait dengan kebijakan ekonomi.
Setelah itu, ia dipindahkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi dari Juli 2016 hingga Mei 2018.
Kemudian, posisi Purbaya dinaikkan menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, di mana ia bertugas dari Mei 2018 hingga Juni 2020.
Purbaya juga merupakan Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri pada periode 2016 hingga 2020, serta Anggota Indonesia Economic Forum yang dimulai sejak 2015.
Pada Oktober 2016, ia juga ditunjuk sebagai Gubernur Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) dari Indonesia, menggantikan Widhyawan.
Pengalaman dan Keahlian yang Mumpuni
Pengalaman luas di sektor publik dan swasta menjadikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai sosok yang sangat layak untuk memimpin Kementerian Keuangan.
Dari posisi sebagai ekonom di badan penelitian hingga posisi tinggi di instansi pemerintah, semua itu menunjukkan tanda-tanda komitmennya dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Keputusan untuk mengangkat Purbaya sebagai Menteri Keuangan adalah langkah yang strategis, terutama di masa ketidakpastian ekonomi global saat ini.
Purbaya diharapkan mampu membawa pandangan baru dan inovasi dalam pengelolaan keuangan negara.
Penting untuk melihat bagaimana kebijakan yang akan diambilnya dapat mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk potensi investasi, serta strategi fiskal yang lebih berkelanjutan.
Analisis terhadap pengalaman dan keahliannya mencerminkan harapan banyak pihak, termasuk masyarakat dan pelaku ekonomi, agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih menjaga kestabilan ekonomi.
