Pemerintah Kota Batam baru-baru ini memperkenalkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan dalam rapat paripurna dengan DPRD Kota Batam. Rapat ini menjadi momen penting untuk melihat arah kebijakan fiskal daerah di masa depan.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan rasa terima kasih kepada DPRD atas dukungannya dalam pembahasan kebijakan anggaran. Kesepakatan yang dicapai mengenai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) merupakan langkah strategis dalam penyusunan APBD 2026 yang efisien dan tepat sasaran.
Prioritas Pembangunan Berdasarkan APBD 2026
Dalam APBD 2026, terdapat lima prioritas utama yang dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pertama, peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa dan peningkatan sarana pendidikan. Strategi ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan global.
Kedua, pembangunan infrastruktur perkotaan yang modern dan berkelanjutan. Ini meliputi penanganan banjir dan pengelolaan sampah yang lebih baik, serta pembangunan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, dan taman kota. Data menunjukkan bahwa infrastruktur yang baik berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Strategi Pendanaan dan Realisasi APBD
Anggaran total yang direncanakan mencapai Rp4,738 triliun, dengan sumber pendapatan dari berbagai aspek, termasuk pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat. Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,58 triliun menunjukkan potensi yang besar untuk meningkatkan kemandirian finansial daerah.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Amsakar menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Pengelolaan yang baik akan memastikan setiap alokasi dana dapat digunakan untuk kepentingan publik secara optimal. Kami semua yang terlibat dalam proses ini memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam konteks ini, keberagaman program yang diusulkan dalam Ranperda APBD 2026 mengundang berbagai reaksi dari berbagai lapisan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Harapannya, langkah-langkah strategis ini dapat membawa Batam menjadi kota yang lebih bersaing dan layak huni bagi warganya.
